Mataram, SudutNTB.com - 3 Juni 2025 — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi melantik lima komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB untuk masa bakti 2025–2030. Acara pelantikan berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, pada Selasa pagi (3/6).
Kelima tokoh yang dilantik adalah:
- H. Ahmad Rusli, S.Ag
- Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA
- Dr. Lalu Muhammad Iqbal, MA
- Drs. Muhamad Ardi Syamsuri
- H. Zulkifli, SE., MM
Gubernur Iqbal dalam sambutannya menekankan pentingnya peran zakat sebagai instrumen sosial Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Ia menyatakan bahwa zakat adalah bentuk nyata dari keberpihakan sosial Islam, yang bertujuan untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam pembangunan.
“Seseorang boleh mengejar kekayaan sebesar apa pun, tetapi 2,5 persen dari hartanya harus kembali untuk penguatan kelompok yang tertinggal. Karena dalam Islam, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal atau ‘No One Left Behind’,” ujar Gubernur Iqbal.
Pelantikan ini merupakan hasil dari proses seleksi yang ketat dan transparan. Dari 48 pendaftar awal, proses seleksi mengerucutkan menjadi 10 besar, dan akhirnya terpilih lima nama yang dianggap paling memenuhi kriteria. Proses ini melibatkan tahapan administrasi, penulisan makalah, ujian tulis, hingga wawancara, dengan rekomendasi akhir dari BAZNAS RI.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, Sahnan, memastikan bahwa seluruh proses penetapan nama telah melalui tahapan seleksi dan verifikasi sesuai ketentuan. “Info sudah lengkap, baik nama maupun jadwal pelantikan pimpinan BAZNAS NTB,” ujarnya.
BAZNAS NTB diharapkan menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah, dengan fokus pada tiga prioritas utama pemerintahan Iqbal-Dinda: pemberantasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia.
Dengan pelantikan ini, diharapkan BAZNAS NTB dapat lebih optimal dalam mengelola zakat dan memberdayakan masyarakat, sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(SudutNTB.com/Red)