LOMBOK BARAT, SudutNTB.com - Soliditas jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu kekuatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah masa transisi kepemimpinan daerah.
Hal tersebut tercermin dalam pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat.
Pelantikan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah secara lengkap, termasuk para kepala OPD yang diundang. Kehadiran jajaran birokrasi secara penuh menjadi gambaran kuat bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan dan dukungan terhadap pimpinan daerah, termasuk ke Penjabat Sekda yang baru dilantik, cukup terasa.
Dalam suasana pemerintahan yang sedang berada pada fase transisi, keberadaan birokrasi yang solid dinilai menjadi modal penting untuk menjaga pelayanan publik sekaligus memastikan agenda pembangunan daerah tetap berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
Usai dilantik, Pj Sekda Lombok Barat H. Saepul Akhkam mengatakan terdapat tiga hal utama yang akan menjadi fokusnya selama menjalankan tugas pada masa transisi tersebut.
Pertama, memastikan proses seleksi Sekretaris Daerah definitif dapat berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Jamin terlaksananya proses seleksi Sekda sembari menunggu izin Kemendagri, apakah dengan pendaftar yang sama atau ada tambahan pendaftar. Ini akan jadi kajian berikutnya. Yang pasti saya harus menjamin proses seleksi berjalan sesuai regulasi,” ujar Akhkam.
Menurutnya, proses seleksi Sekda menjadi bagian penting yang harus dikawal dengan baik agar tahapan pengisian jabatan definitif dapat berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan.
Fokus kedua adalah membangun dukungan seluruh jajaran birokrasi kepada Wakil Bupati Lombok Barat dalam melewati masa transisi pemerintahan.
Saepul menegaskan, dukungan tersebut tidak cukup hanya dalam bentuk kehadiran, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.
“Dibutuhkan partisipasi dan dukungan semua kepala OPD beserta jajaran, kepala bagian, dan ASN Lombok Barat untuk membantu Wabup keluar dari masa transisi yang agak berat. Memastikan dukungan semua pihak dengan kinerja sesuai tupoksi,” katanya.
Ia menilai, soliditas birokrasi menjadi faktor penting agar roda pemerintahan tidak mengalami hambatan. Masing-masing OPD diharapkan tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi, sehingga pelayanan kepada masyarakat serta program-program pemerintahan tetap dapat dilaksanakan.
Sementara fokus ketiga, lanjut Saepul, berkaitan dengan skema tata kelola pemerintahan setelah Wakil Bupati Lombok Barat nantinya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Dalam kondisi tersebut, seluruh OPD diharapkan semakin fokus pada pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Skema tata kelola pemerintahan setelah Bu Wabup menjadi Plt Bupati. OPD harus fokus pada pencapaian visi misi yang tertuang dalam RPJMD,” tegasnya.
Terkait penetapan Plt Bupati, Akhkam menyampaikan bahwa proses tersebut masih menunggu perkembangan hasil penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Bupati sebelumnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh jajaran agar memandang jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan itu amanah. Allah memberikan jabatan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah juga dapat mencabutnya. Karena itu, yang harus kita jaga adalah bagaimana amanah tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hj. Nurul Adha.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah dinamika dan masa transisi pemerintahan, hal yang paling penting adalah menjaga keberlangsungan pemerintahan serta menjalankan tugas secara profesional demi kepentingan masyarakat.
Dengan dukungan seluruh OPD dan ASN, masa transisi diharapkan dapat dilalui secara terukur, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Pada akhirnya, soliditas birokrasi bukan hanya soal dukungan kepada seorang pejabat, tetapi tentang memastikan pemerintahan tetap hadir, pelayanan masyarakat tidak terhenti, dan agenda pembangunan Lombok Barat tetap berjalan di tengah perubahan kepemimpinan.
(SudutNTB.com/Red)
