Rapat ini dipimpin langsung oleh Camat Kediri, H. Iswarta Mahmuluddin, S.Pd., M.Pd., dan dihadiri oleh sekitar 68 peserta dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa, antara lain:
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Barat
- Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Barat
- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- UPT KB, Kapolsek, Danpos Ramil
- Kepala Puskesmas Banyumulek dan Kediri
- Kepala UPT Bapenda dari 11 wilayah
- Seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kediri
- Pengurus Kopdes Merah Putih (Ketua, Sekretaris, Bendahara dari tiap desa)
- Jajaran Kecamatan Kediri: Camat, Sekcam, para Kasi dan Kasubbag
Dalam arahannya, Camat Iswarta menegaskan bahwa rapat ini adalah langkah awal untuk membangun kekuatan ekonomi desa secara kolektif, melalui penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan sinergi antardesa.
“Jangan tunggu anggaran. Tunjukkan dulu kerja. Kita punya Rp1 miliar per desa, dan Rp100 juta per dusun dari program pemerintah. Kolaborasikan itu untuk memperkuat Kopdes, jangan pasif!” tegasnya.
“Kalau semua desa bergerak bersama, tanpa saling mendominasi, Kecamatan Kediri bisa jadi percontohan nasional. Dari sini kita mulai, dari desa kita bangun Indonesia,” lanjutnya.
Camat Iswarta juga menyampaikan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun optimalisasi potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah langkah penting yang harus dikerjakan secara serentak, dan bisa dikolaborasikan dengan peran Kopdes ke depan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah komitmen konkret disampaikan OPD:
- Dinas Koperasi siap mendampingi seluruh Kopdes agar mampu dikelola secara profesional sesuai visi Presiden dan Undang-Undang Perkoperasian.
- Dinas PMD menegaskan bahwa pendanaan kelembagaan Kopdes akan dialokasikan melalui perubahan anggaran desa tahun ini.
- Bapenda menyambut positif arahan integrasi pembayaran PBB dan pelayanan pajak melalui Kopdes, agar pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat.
- UPTD Samsat Lombok Barat bahkan membuka peluang agar Kopdes dapat menjadi loket resmi pembayaran PKB.
Forum ini juga penuh gagasan dari para kepala desa:
- Kepala Desa Gelogor mengusulkan agar Dinas Perizinan dan Bapenda rutin hadir dalam forum-forum desa, khususnya untuk mempermudah proses perubahan SPPT, NJOP, dan BPHTB—terutama di desa yang bersiap menerima investasi.
- Kepala Desa Lelede menyampaikan optimisme pengelolaan dana besar oleh Kopdes:
- Ketua Kopdes Jagaraga Indah, Nurdin, menekankan pentingnya edukasi dan sarana pendukung sebagai fondasi kepercayaan masyarakat:
“Koperasi jangan lagi hanya dipahami sebagai tempat pinjam uang. Kami butuh sistem yang rapi, sarana dasar seperti komputer, printer, buku induk, dan pengarsipan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa poin utama:
- Penyatuan arah pembangunan desa dengan visi nasional dan daerah.
- Sinergi lintas OPD untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan layanan ekonomi rakyat.
- Pembentukan Forum Kopdes Kecamatan Kediri sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antardesa.
- Pelebaran peran Kopdes, dari simpan pinjam menjadi pusat distribusi, pelayanan publik, dan digitalisasi ekonomi desa.
Forum ini menjadi sinyal kuat bahwa Kecamatan Kediri siap menjadi pionir dalam membangun desa berbasis koperasi dan kolaborasi lintas sektor. Seluruh peserta rapat menunjukkan komitmen bersama untuk tidak menunggu, tetapi mulai bergerak dengan apa yang ada.
“Kalau bukan kita yang mulai sekarang, siapa lagi? Kalau bukan Kediri yang jadi contoh, siapa lagi?” tutup Camat Iswarta, menegaskan kembali urgensi aksi nyata dari desa untuk Indonesia.
(SudutNTB.com/Red)