Mataram, NTb - SudutNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Lombok Barat berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram pada Selasa, 27 Mei 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP, CSFA, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH Hardiatullah, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota se-NTB.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA) menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK RI. Ia menegaskan bahwa capaian opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan publik.
“Kami bersyukur atas opini WTP dari BPK RI ini. Ini adalah hasil dari kerja nyata, kedisiplinan, dan sinergi seluruh perangkat daerah. Semoga capaian ini berdampak langsung pada pelayanan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wabup UNA.
Lebih lanjut, Wabup UNA menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam pengelolaan anggaran agar tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan menjaga integritas dalam pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi juga menjadi indikator kepercayaan publik. Mari kita jaga bersama semangat kerja keras untuk Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tambahnya.
Senada dengan Wabup, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH Hardiatullah juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Ia menekankan bahwa opini WTP tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan pelayanan publik. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar keuangan daerah benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan raihan opini WTP ke-11 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semakin mengukuhkan diri sebagai daerah yang konsisten dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan prinsip good governance. Harapannya, capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan melayani.
(SudutNTB.com/Red)