Lombok Barat, — Persoalan pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu pemerhati kebijakan publik yang tergabung dalam gerakan Enam Sekawan, Alhadi Muis, S.H., menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menangani permasalahan sampah yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan dari tahun ke tahun.
“Setiap tahun, persoalan sampah selalu menjadi bumerang bagi Lombok Barat. Seharusnya, dengan waktu dan anggaran yang tersedia, sudah ada perubahan nyata dalam sistem pengelolaannya. Tapi kenyataannya, kita masih berkutat di masalah yang sama,” tegas Aldi.
Ia menilai bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan kebijakan publik dan komitmen politik. Menurutnya, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang komprehensif, terencana, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.
Enam Sekawan mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program dan kebijakan pengelolaan sampah, serta mempercepat implementasi solusi berbasis desa, edukasi masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat bawah.
“Warga butuh bukti, bukan hanya program yang berakhir di atas kertas. Sampah bukan hanya soal bau dan kotor, tapi juga tentang wajah dan citra daerah. Jika ini tidak ditangani secara serius, maka akan terus mencoreng reputasi Lombok Barat sebagai daerah yang ingin Maju, Mandiri dan Berkeadilan ” lanjutnya.
Enam Sekawan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam mengawal isu lingkungan dan tata kelola daerah, termasuk dalam mendorong kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
(SudutNTB.com/Red)