LOMBOK BARAT — SudutNTB.com — Polemik skandal pinjaman gelap PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) sebesar Rp110 miliar terus memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Forum Rakyat DPD Lombok Barat, melalui juru bicaranya Alhadi Muis, SH, secara tegas menyuarakan dukungan penuh terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lombok Barat untuk mengusut tuntas kasus yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip akuntabilitas publik.
“Pinjaman ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Lombok Barat maupun DPRD Kota Mataram. Ini adalah pelanggaran serius terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan. Kami di Forum Rakyat DPD Lobar mendukung penuh pembentukan Pansus sebagai langkah untuk membongkar seluruh fakta yang tersembunyi,” tegas Alhadi Muis, SH.
Forum Rakyat DPD Lobar menilai, proses pengajuan pinjaman sebesar Rp110 miliar yang dilakukan secara diam-diam ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa ditoleransi.
“Bagaimana mungkin dana sebesar itu dipinjam tanpa melalui mekanisme persetujuan rakyat melalui DPRD? Ini adalah skandal keuangan yang dirancang secara sistematis. Kami menuntut agar proses ini dibuka seterang-terangnya di hadapan publik,” ujar Alhadi Muis.
Lebih lanjut, Forum Rakyat DPD Lobar juga menyoroti kejanggalan lain dalam tata kelola PT AMGM, terutama terkait proses rekrutmen direksi yang dinilai sarat manipulasi.
“Kami menemukan indikasi adanya rekayasa administratif dalam proses seleksi direksi PT AMGM. Bagaimana mungkin seorang peserta seleksi tiba-tiba bisa mengantongi tiga sertifikat administratif dalam waktu yang singkat? Ini jelas akal-akalan yang harus dibongkar,” tambah Alhadi.
Forum Rakyat DPD Lobar menegaskan komitmennya untuk mengawal proses Pansus hingga tuntas, serta membuka peluang untuk menempuh jalur hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Jika DPRD tidak berani mengambil langkah tegas, kami akan mendorong KPK, BPK, dan Ombudsman untuk turun tangan. Kami juga siap mengajukan laporan pengaduan publik secara terbuka,” tegas Alhadi.
Forum Rakyat DPD Lobar mengingatkan bahwa perjuangan mereka tidak bermuatan politik, melainkan murni atas nama masyarakat sipil yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Siapa pun yang berusaha menutup-nutupi skandal ini akan berhadapan dengan suara rakyat. Forum Rakyat DPD Lobar akan terus berdiri di garda terdepan membela kepentingan publik,” pungkas Alhadi Muis, SH.
(SudutNTB.com/Red)