Gerung, Lombok Barat - SudutNTB.com – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Saepul Akhkam mendorong kolaborasi lintas pemerintahan untuk menuntaskan verifikasi dan validasi sekitar 18 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki klasifikasi desil (Desil Null) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dorongan tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi DTSEN Desil Null yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini melibatkan kepala OPD terkait, BPS, camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Barat.
Dalam arahannya, Saepul Akhkam menekankan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memastikan seluruh sasaran terverifikasi berdasarkan kondisi riil di lapangan. Ia meminta jajaran pemerintah daerah bergerak bersama, termasuk memfasilitasi petugas agar proses pendataan berjalan efektif dan menjangkau masyarakat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat itu ada, tetapi data administrasinya tidak ada, sehingga tidak bisa kita intervensi melalui program pemerintah,” tegasnya.
Menurut Saepul Akhkam, verifikasi harus berlandaskan data, keadaan, dan fakta, bukan diarahkan untuk menghasilkan klasifikasi tertentu. Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan berperan mendukung kelancaran proses, sementara pemutakhiran dan penetapan data mengikuti mekanisme serta kewenangan instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Barat, Arief Suryawirawan, menjelaskan bahwa sekitar 18 ribu KK menjadi sasaran verifikasi karena belum memiliki klasifikasi desil akibat data yang belum lengkap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan exclusion error, yakni warga yang memenuhi kriteria bantuan belum terakomodasi dalam penetapan penerima manfaat.
Melalui kolaborasi yang didorong Saepul Akhkam dan keterlibatan aktif seluruh jajaran wilayah, Pemkab Lombok Barat berharap verifikasi Desil Null menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat, sehingga program perlindungan sosial dan intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.
(SudutNTB.com/Red)
