Lombok Tengah — SudutNTB.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah sejumlah siswa SDN Beber, Lombok Tengah, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG, Jumat (11/9/2026).
Sejumlah siswa kemudian mendapatkan penanganan di Puskesmas Aik Darek. Kejadian ini menambah panjang daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan program MBG di NTB, mulai dari dugaan keracunan, persoalan standar kebersihan dapur, hingga lemahnya pengawasan terhadap makanan yang dibagikan kepada siswa.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) NTB, Eko Prasetyo, membenarkan adanya informasi tersebut. Namun, pihak BGN menyatakan masih melakukan validasi dan pendataan untuk memastikan jumlah siswa yang mengalami keluhan serta penyebab kejadian.
Pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjawab kekhawatiran publik. Sebab, setiap kejadian yang menyangkut kesehatan anak seharusnya ditangani secara cepat, terbuka dan bertanggung jawab, bukan sekadar disebut sebagai informasi yang masih dalam proses validasi.
Ketua KOBAR NTB, Nurdin, SH, menilai persoalan MBG tidak bisa terus dianggap sebagai kejadian terpisah. Menurutnya, munculnya kembali dugaan siswa sakit setelah mengonsumsi makanan MBG menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola dan pengawasan program tersebut.
“Ini bukan lagi soal satu kejadian. Program MBG sudah berulang kali bermasalah. Ada dugaan keracunan, ada dapur yang belum memenuhi standar, tetapi program tetap berjalan seolah-olah tidak ada persoalan. BGN jangan terus berlindung di balik alasan validasi,” ujar Nurdin.
Ia menegaskan, BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program harus memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat. BGN juga harus memastikan seluruh makanan yang dibagikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan, bukan hanya mengejar target distribusi.
“Anak-anak bukan objek percobaan. Mereka berhak mendapatkan makanan yang aman. Kalau standar dapur, proses pengolahan, penyimpanan dan distribusi belum benar-benar dipastikan, maka program ini justru membahayakan penerima manfaat,” tegasnya.
Nurdin meminta agar makanan yang dibagikan di SDN Beber segera diamankan dan diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap siswa yang mengalami keluhan untuk memastikan hubungan antara makanan MBG dan gangguan kesehatan yang terjadi.
“Jangan sampai makanan sudah dibuang, sampel tidak ada, lalu masyarakat hanya diberi pernyataan bahwa penyebabnya belum diketahui. Kalau BGN serius, semua bukti harus diamankan dan diperiksa secara independen,” katanya.
KOBAR NTB menilai BGN selama ini cenderung bersikap defensif setiap kali muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG. Alih-alih membuka masalah secara menyeluruh, publik sering kali hanya menerima pernyataan normatif bahwa kejadian masih dalam proses pemeriksaan.
“Setiap ada masalah, jawabannya selalu validasi, evaluasi dan pendataan. Tetapi masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan yang tuntas. Sampai kapan pola seperti ini dibiarkan?” ujar Nurdin.
Menurutnya, BGN harus bertanggung jawab terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, termasuk pemilihan dan pengawasan dapur, kualitas bahan makanan, kebersihan peralatan, kompetensi tenaga pengolah, waktu distribusi serta kondisi makanan ketika diterima siswa.
“Kalau ada dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tetapi tetap beroperasi, itu menunjukkan pengawasan BGN lemah. Jangan hanya mengancam penutupan, tetapi pastikan dapur yang belum memenuhi standar benar-benar tidak digunakan,” katanya.
Sorotan tersebut semakin kuat setelah BGN NTB diberitakan masih menangguhkan 20 dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan SLHS. BGN menegaskan sertifikat tersebut merupakan bagian dari standar yang wajib dipenuhi pengelola dapur. (NTBSatu)
“Kalau puluhan dapur saja belum memenuhi standar, bagaimana masyarakat bisa yakin makanan yang dibagikan kepada anak-anak benar-benar aman? Ini bukan persoalan administratif. Ini menyangkut keselamatan dan kesehatan siswa,” tegas Nurdin.
KOBAR NTB Desak Evaluasi Total Program MBG
Nurdin mendesak BGN dan pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kejadian di SDN Beber, tetapi juga melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG di NTB.
Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup seluruh dapur penyedia makanan, mekanisme pengawasan, standar keamanan pangan, sistem pengaduan, penanganan korban serta pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian.
“Jangan menunggu ada korban lebih banyak baru bertindak. Program ini sudah berulang kali menimbulkan masalah. Kalau sistemnya tidak dibenahi, kejadian serupa sangat mungkin kembali terjadi,” ujarnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Lombok Tengah sebelumnya juga pernah mendapat perhatian Ombudsman RI Perwakilan NTB melalui investigasi atas prakarsa sendiri untuk memastikan penyelenggaraan program berjalan sesuai ketentuan, aman dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik. (Ombudsman Republik Indonesia)
Menurut Nurdin, perhatian Ombudsman dan munculnya kembali dugaan siswa sakit menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak bisa diselesaikan dengan klarifikasi singkat. Diperlukan pengawasan independen dan keterbukaan penuh agar masyarakat mengetahui apakah program tersebut benar-benar berjalan sesuai standar.
“Kalau BGN tidak mampu memastikan makanan yang dibagikan aman, maka pelaksanaan program harus dihentikan sementara di lokasi yang bermasalah sampai seluruh standar dipenuhi. Jangan memaksakan program berjalan hanya demi mengejar target,” katanya.
KOBAR NTB juga meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan kepada publik, termasuk jumlah siswa yang terdampak, kondisi kesehatan mereka, hasil pemeriksaan medis, hasil uji laboratorium terhadap makanan serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada kelalaian, harus ada sanksi. Kalau ada dapur yang tidak layak, hentikan operasionalnya. Kalau pengawasan BGN terbukti lemah, pejabat yang bertanggung jawab harus dievaluasi,” pungkas Nurdin.
(SudutNTB.com/Red)
