GERUNG, Lombok Barat - SudutNTB.com - Penanganan darurat kekeringan di Kabupaten Lombok Barat tidak cukup hanya dengan melakukan dropping air bersih. Distribusi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, dengan pemetaan yang jelas mulai dari desa, dusun, jumlah keluarga hingga volume air yang dibutuhkan.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, dalam rapat koordinasi penanganan kekeringan Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (10/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri perwakilan BMKG, kepala OPD, para camat, perwakilan PT AMGM serta sejumlah undangan terkait. Sebelum rakor teknis dilanjutkan bersama Pj Sekda dan Kepala Pelaksana BPBD, Wakil Bupati Lombok Barat memberikan arahan terkait kondisi kekeringan yang saat ini telah ditetapkan sebagai status darurat
Wakil Bupati Ummi Nurulmenegaskan bahwa status darurat kekeringan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mempercepat penanganan di lapangan.
Menurutnya, kondisi kekeringan saat ini telah meluas dan bahkan mulai merambah kawasan wisata. Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air layak konsumsi harus segera direspons, sementara kondisi cuaca kering juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran yang hampir terjadi setiap hari di sejumlah wilayah.
Karena itu, tim satuan tugas (satgas) penanganan kekeringan diminta segera bergerak dengan langkah yang terukur dan terkoordinasi.
Melanjutkan pembahasan tersebut, Pj Sekda Lombok Barat H. Saepul Akhkam menekankan bahwa distribusi air bersih harus dipastikan kontinuitasnya. Menurutnya, bantuan tidak boleh berhenti hanya pada satu kali pengiriman tanpa mengetahui apakah kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut telah terpenuhi.
"Kita jangan hanya berpikir dropping air. Yang harus kita pikirkan adalah kontinuitas layanan. Ketika satu wilayah sudah kita tetapkan terdampak, kita harus tahu berapa kebutuhannya dan berapa lama kebutuhan itu harus kita layani," tegas Saepul Akhkam.
Ia meminta agar penanganan dimulai dengan pemetaan yang lebih detail terhadap wilayah terdampak. Data yang dibutuhkan tidak hanya sebatas nama desa, tetapi harus diperinci sampai jumlah dusun, jumlah kepala keluarga (KK), hingga kebutuhan air setiap keluarga.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menghitung kebutuhan air secara lebih akurat, termasuk berapa volume yang harus dikirim, berapa kali distribusi dilakukan dan kapan distribusi berikutnya harus dilaksanakan.
"Harus jelas lokasinya di mana, berapa dusun, berapa KK dan berapa kebutuhan airnya. Dari situ baru kita bisa menghitung berapa volume yang harus didistribusikan dan bagaimana menjaga agar bantuan tetap berlanjut," ujarnya.
Akhkam juga menekankan pentingnya memastikan distribusi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, koordinasi di tingkat dusun harus diperkuat dengan menunjuk kepala dusun sebagai penanggung jawab distribusi di wilayah masing-masing.
Kepala dusun dinilai memiliki posisi strategis karena paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Selain membantu memastikan data penerima, kepala dusun dapat mengatur distribusi, mencatat kebutuhan serta melaporkan apabila pasokan yang diterima belum mencukupi kebutuhan warga.
Dengan pola tersebut, distribusi air diharapkan tidak lagi sekadar berdasarkan permintaan yang datang secara sporadis, tetapi menggunakan data sebagai dasar penentuan sasaran dan volume bantuan.
"Jangan sampai kita mengirim air, tetapi kita tidak tahu air itu untuk berapa KK dan berapa kebutuhannya. Kita harus memastikan bantuan tepat sasaran dan ada penanggung jawabnya di lapangan," kata Saepul.
Dalam rakor juga dibahas kondisi cuaca yang masih berpotensi menyebabkan kekeringan berlanjut. Faktor El Nino menjadi salah satu perhatian, dengan kondisi diperkirakan masih berlangsung hingga akhir November. Peluang hujan mulai terbuka pada Oktober dan diperkirakan semakin meningkat memasuki November.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah mitigasi sekaligus strategi penanganan yang berkesinambungan. Dampak kekeringan tidak hanya menyangkut ketersediaan air bersih, tetapi juga sektor pertanian dan meningkatnya risiko kebakaran.
Karena itu, pemetaan wilayah terdampak menjadi dasar penting bagi satgas dan seluruh perangkat daerah dalam menentukan prioritas penanganan. Data dari kecamatan, desa dan dusun perlu terus diperbarui agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Rakor tersebut pada akhirnya menegaskan satu hal penting dalam penanganan kekeringan Lombok Barat: bantuan air bersih bukan sekadar persoalan mengirim air, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan air secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan secara berkelanjutan sampai kondisi kekeringan berakhir.
(SudutNTB.com/Red)
